PBB Desak Indonesia Hapus Diskriminasi Agama

TEMPO.CO – 22 jam yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Tinggi (High Commissioner) Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Navanethem Pillay menyatakan prihatin atas sejumlah kasus diskriminasi agama diIndonesia. Ia mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah undang-undang yang meruncingkan diskriminasi.

»Prinsip fundamental dalam hak asasi manusia internasional adalah nondiskriminasi. Ini berlaku di semua bidang bagi semua orang,” kata Navanethem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 November 2012.
Peraturan yang dinilai menyokong diskriminasi, antara lain, Undang-Undang Penistaan Agama bikinan 1965, Keputusan Menteri 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah, dan Keputusan Bersama Menteri 2008 mengenai Ahmadiyah.
Selama di Indonesia, Navanethem bertemu dengan kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi. Di antaranya, jemaat GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, warga Syiah, dan penganut Ahmadiyah. Ia prihatin polisi gagal memberikan perlindungan kepada korban.
"Prinsip fundamental tadi bisa hilang jika tindakan tegas tak diambil. Padahal, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip ini dengan menyatakan setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan ibadat sesuai agamanya,” ujar perempuan yang disapa Navi ini.
Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, Navi menyatakan aparat di Bogor tak menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk membuka kembali gereja. »Saya berbicara sebagai seorang mantan hakim,” kata dia. Hingga kini, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia memang belum bisa beribadah. Gereja mereka digembok dan niat mereka beribadah pun dihadang massa intoleran.
Pada kasus Ahmadiyah, dalam perayaan Idul Adha lalu, polisi yang hadir malah mendesak para Ahmadi untuk meneken kesepakatan supaya tak melaksanakan ibadah Idul Adha. Alasannya, demi ketertiban umum.
Navi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan seluruh kasus tadi. »Isu-isu kekerasan dalam komunitas memang tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, saya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama,” katanya.

referensi : http://id.berita.yahoo.com/pbb-desak-indonesia-hapus-diskriminasi-agama-151620070.html

OPINI : dalam kasus ini saya melihat presiden kurang tegas dalam hal agama, padahal pancasila pertama kita adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dan setiap warga negara WAJIB mempunyai agama, tapi kalau tempat ibadah saja tidak bisa dipakai. Bagaimana kita ingin memeluk atau menganut agama sesuai kepercayaan kita?
Saya berharap pemerintah tegas, setegas- tegasnya terhadap masalah ini. Karena sangat banyak sekali pihak yang dirugikan. BUKA lagi tempat ibadah yang telah ditutup tersebut
terima kasih

TKI juga dipajang dan 'dijual' di mal Singapura

MERDEKA.COM, Belum surut ingatan publik Indonesia terhadap iklan TKI on Sale di Malaysia, kini kasus serupa terjadi di Singapura. Di negara itu, tepatnya di Bukit Timah Plaza Singapore, ditemukan banyak tabung reklame neon tentang penjualan pekerja rumah tangga asal Jawa.

Hal itu disampaikan anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mendapat informasi dari seorang warga negara Indonesia (WNI) di Negeri Singapura itu, Senin (5/11).

"Tidak saja info yang diiklankan dan CV masing-masing TKW yang ditempel di kaca, tetapi para TKW ini diberi seragam dan diminta duduk berjajar layaknya barang dagangan dipajang untuk dipilih para pembeli," kata Eva dalam siaran pers.

Eva mengatakan, iklan tersebut juga memuat sistem 'pembelian' TKW asal Jawa dengan cara tidak memberi gaji selama enam bulan.

"Ini menyedihkan, karena di UEA (Uni Emirat Arab) sendiri pemerintahnya melarang potongan gaji tiga bulan sekali pun. Celakanya, cara 'menjual' TKW Jawa yang demikian ini dilakukan oleh banyak agensi di mal-mal seantero Singapura," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menurut Eva, cara 'penjualan' TKW di mal Singapura ini nyaris mendekati penjualan budak di zaman pertengahan. Hal ini lebih tragis dari Malaysia dan Yordania yang iklannya berupa selebaran-selebaran sembunyi.

"Bedanya (di Singapura) adalah adanya unsur sukarela dari TKW dan ada keterlibatan (kelalaian) negara (pengirim maupun penerima) di dalamnya," ujar dia.

Eva menyayangkan penjualan TKW di Singapura tersebut. Ketika semua negara sepakat menghapus perbudakan, kata dia, praktik komodifikasi manusia justru berlanjut dengan kemasan lebih modern, seperti di mal-mal.

"Bagaimana sistem hukum di dua negara yang pasti antiperbudakan rawan dibobol? Di tanah air sendiri, bagaimana TKW-TKW ini diberangkatkan tanpa job order?" kata Eva.


referensi : http://id.berita.yahoo.com/tki-juga-dipajang-dan-dijual-di-mal-singapura-093909923.html


opini : Agar bangsa kita (TKI) tidak dihina diluar negeri, tolong para pejabat, anggota DPR, Parpol, dan sebagainya yg digaji oleh rakyat. JANGAN MELAKUKAN KORUPSI, MENGGEROGOTI dana APBN/APBD, sehingga rakyat kecil terpaksa jadi TKI di luar negeri akibat sumber daya yang ada di negara ini diambil secara SERAKAH oleh beberapa pejabat & keluarganya sehingga rakyat tidak mendapatkan KEADILAN! jangan hanya bicara di Media untuk mengatasi masalah ini. Mulailah dari diri sendiri

Jokowi-Basuki Ingin Jadikan Jakarta sebagai "Smart City"

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melihat loket penerima surat untuk gubernur di Biro Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Kunjungan mendadak yang dilakukan ke semua lantai di kompleks Balaikota ini untuk menyapa pegawai yang berkantor di gedung tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius menjadikan Ibu Kota provinsi sebagai kota pintar (smart city). Keseriusan itu ditunjukkan dengan pematangan konsep bersama beberapa pihak yang dirangkul khusus untuk ikut andil di dalamnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa realisasi program smart cityakan dimulai pada tahun depan. Semua diawali dengan dibangunnya fasilitas untuk mengakses internet secara gratis di 10 taman di Jakarta.

"Untuk tahun awal (2013), kita rencanakan gratis internet di 10 taman. Sebagai realisasi program ini dan supaya masyarakat mudah mengakses internet," kata Basuki di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/10/2012).

Ditemui terpisah, Director of Enterprise and Wholesale PT Telkom Muhammad Awaludin menjelaskan, konsep smart city terbagi dalam tiga kategori. Yakni smart city dalam bidang edukasi, transportasi, dan kesehatan. Menurutnya, semua konsep smart city selaras dengan program unggulan yang dimiliki oleh Gubernur DKI saat ini.

"Itu sesuai dengan program Pak Gubernur. Kita awali dengan smart edukasi dan transportasi kita akansupport pemanfaatan teknologi informasi untuk publik," ujarnya.

Di luar itu, kata Awal, PT Telkom juga menyanggupi usulan Pemerintah Provinsi DKI tentang pembangunan jaringan internet di seluruh sekolah di Jakarta. Tahun depan, akan dipasang jaringan internet di 7.000 sekolah yang seluruh biayanya ditanggung pihak Telkom.

"Kami pasang semua akses poin. 7.000 sekolah itu bagian dari program kami membangun jaringan internat di 100.000 sekolah di seluruh Indonesia. Kita usulkan DKI tak perlu mangambil risiko dan membebani anggaran untuk berinvestasi di sini," tandasnya.


referensi : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/29/18450757/JokowiBasuki.Ingin.Jadikan.Jakarta.sebagai.Smart.City?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-basuki

opini  : kebijakan yang diambil gubernur DKI ini sangat baik menurut saya. Ini dapat membuat orang dapat mengakses internet dengan mudah dan gratis umumnya bagi para mahasiswa dan siswa - siswa yang memang terbatas keuangannya. Tetapi jangan lupa untuk memblokir situs-situs terlarang yang memang tidak baik untuk masyarakat. DKI bukan hanya sebuah kota melainkan sebuah ibu kota negara, maka tunjukkan kepada dunia kalau kita itu bisa menjadi negara maju suatu saat nanti

Anggaran Pelantikan Jokowi Dipangkas Rp 424 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pelantikan Jokowi-Ahok yang semula dianggarkan Rp 1,05 miliar akhirnya dipangkas. Pemangkasan tersebut untuk mengakomodir desakan sejumlah pihak yang menilai anggaran pelantikan tersebut terlalu mahal.

Pemangkasan anggaran pelantikan yang dilakukan dalam rapat antara Sekretaris Dewan (Sekwan) bersama Rapat Komisi A DPRD DKI sebanyak dua kali, akhirnya menetapkan alokasi anggaran pelantikan hanya sebesar Rp 499.407.000 dari awalnya Rp1,05 miliar. Artinya, dewan memangkas anggaran pelantikan hingga 52,46 persen.

Sekwan DPRD DKI Mangara Pardede menjelaskan dalam APBD DKI 2012 telah dialokasikan anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012-2017 sebesar Rp 1,05 miliar. Namun karena banyak tekanan dan permintaan dari berbagai pihak seperti elemen masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat, nilai anggaran tersebut terlalu besar dan dianggap berfoya-foya, maka Sekwan bersama Komisi A DPRD DKI berupaya untuk memangkas alokasi anggaran pelantikan seminimal mungkin.

"Kami melakukan rapat dengan Komisi A. Untuk pertama kalinya, kami memangkas anggaran sebesar Rp 424 juta, sehingga dana yang akan digunakan sebagai anggaran pelantikan hanya Rp 626 juta saja," kata Mangara saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kamis (27/9/2012).

Dijelaskannya, anggaran yang dipangkas tahap pertama sebesar Rp 424 juta terdiri dari anggaran untuk Paduan Suara sebesar Rp 99 juta, anggaran untuk penyanyi sebesar Rp 160 juta, anggaran untuk sound system sebesar Rp 75 juta, anggaran untuk dokumentasi dan dekorasi sebanyak Rp 70 juta, serta sewa Keroncong Tugu sebesar Rp 20 juta.

"Tetapi kami merasa alokasi dana sebesar Rp 626 juta untuk anggaran pelantikan masih terasa besar. Karena itu kami rapatkan kembali dengan Komisi A, dan akhirnya menghasilkan keputusan dilakukan pemangkasan anggaran kembali sebesar Rp 127 juta," ungkapnya.

Pemangkasan anggaran tahap kedua sebesar Rp127 juta itu, lanjutnya, terdiri dari penghapusan anggaran snack untuk tamu sebesar Rp 77 juta. Lalu konsumsi untuk petugas pengamanan sebanyak 500 orang dikurangi menjadi 250 orang saja, sehingga anggaran yang dihemat untuk konsumsi sebesar Rp 50 juta.

"Konsumsi petugas pengamanan kami kurangi jadi 250 orang saja, yaitu 150 dari aparat kepolisian dan 100 dari Satpol PP DKI. Pengurangan ini dilakukan karena kami melihat Gubernur DKI Fauzi Bowo sudah legowo dengan kekalahannya, sehingga kami prediksikan suasana Jakarta saat pelantikan akan kondusif dan tidak akan terjadi keributan. Jadi kami kurangi kebutuhan petugas pengamanannya," tandasnya.

Referensi : http://id.berita.yahoo.com/anggaran-pelantikan-jokowi-dipangkas-rp-424-juta-072811939.html