Jokowi-Basuki Ingin Jadikan Jakarta sebagai "Smart City"

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melihat loket penerima surat untuk gubernur di Biro Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Kunjungan mendadak yang dilakukan ke semua lantai di kompleks Balaikota ini untuk menyapa pegawai yang berkantor di gedung tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius menjadikan Ibu Kota provinsi sebagai kota pintar (smart city). Keseriusan itu ditunjukkan dengan pematangan konsep bersama beberapa pihak yang dirangkul khusus untuk ikut andil di dalamnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa realisasi program smart cityakan dimulai pada tahun depan. Semua diawali dengan dibangunnya fasilitas untuk mengakses internet secara gratis di 10 taman di Jakarta.

"Untuk tahun awal (2013), kita rencanakan gratis internet di 10 taman. Sebagai realisasi program ini dan supaya masyarakat mudah mengakses internet," kata Basuki di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/10/2012).

Ditemui terpisah, Director of Enterprise and Wholesale PT Telkom Muhammad Awaludin menjelaskan, konsep smart city terbagi dalam tiga kategori. Yakni smart city dalam bidang edukasi, transportasi, dan kesehatan. Menurutnya, semua konsep smart city selaras dengan program unggulan yang dimiliki oleh Gubernur DKI saat ini.

"Itu sesuai dengan program Pak Gubernur. Kita awali dengan smart edukasi dan transportasi kita akansupport pemanfaatan teknologi informasi untuk publik," ujarnya.

Di luar itu, kata Awal, PT Telkom juga menyanggupi usulan Pemerintah Provinsi DKI tentang pembangunan jaringan internet di seluruh sekolah di Jakarta. Tahun depan, akan dipasang jaringan internet di 7.000 sekolah yang seluruh biayanya ditanggung pihak Telkom.

"Kami pasang semua akses poin. 7.000 sekolah itu bagian dari program kami membangun jaringan internat di 100.000 sekolah di seluruh Indonesia. Kita usulkan DKI tak perlu mangambil risiko dan membebani anggaran untuk berinvestasi di sini," tandasnya.


referensi : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/29/18450757/JokowiBasuki.Ingin.Jadikan.Jakarta.sebagai.Smart.City?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-basuki

opini  : kebijakan yang diambil gubernur DKI ini sangat baik menurut saya. Ini dapat membuat orang dapat mengakses internet dengan mudah dan gratis umumnya bagi para mahasiswa dan siswa - siswa yang memang terbatas keuangannya. Tetapi jangan lupa untuk memblokir situs-situs terlarang yang memang tidak baik untuk masyarakat. DKI bukan hanya sebuah kota melainkan sebuah ibu kota negara, maka tunjukkan kepada dunia kalau kita itu bisa menjadi negara maju suatu saat nanti

Anggaran Pelantikan Jokowi Dipangkas Rp 424 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pelantikan Jokowi-Ahok yang semula dianggarkan Rp 1,05 miliar akhirnya dipangkas. Pemangkasan tersebut untuk mengakomodir desakan sejumlah pihak yang menilai anggaran pelantikan tersebut terlalu mahal.

Pemangkasan anggaran pelantikan yang dilakukan dalam rapat antara Sekretaris Dewan (Sekwan) bersama Rapat Komisi A DPRD DKI sebanyak dua kali, akhirnya menetapkan alokasi anggaran pelantikan hanya sebesar Rp 499.407.000 dari awalnya Rp1,05 miliar. Artinya, dewan memangkas anggaran pelantikan hingga 52,46 persen.

Sekwan DPRD DKI Mangara Pardede menjelaskan dalam APBD DKI 2012 telah dialokasikan anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012-2017 sebesar Rp 1,05 miliar. Namun karena banyak tekanan dan permintaan dari berbagai pihak seperti elemen masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat, nilai anggaran tersebut terlalu besar dan dianggap berfoya-foya, maka Sekwan bersama Komisi A DPRD DKI berupaya untuk memangkas alokasi anggaran pelantikan seminimal mungkin.

"Kami melakukan rapat dengan Komisi A. Untuk pertama kalinya, kami memangkas anggaran sebesar Rp 424 juta, sehingga dana yang akan digunakan sebagai anggaran pelantikan hanya Rp 626 juta saja," kata Mangara saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kamis (27/9/2012).

Dijelaskannya, anggaran yang dipangkas tahap pertama sebesar Rp 424 juta terdiri dari anggaran untuk Paduan Suara sebesar Rp 99 juta, anggaran untuk penyanyi sebesar Rp 160 juta, anggaran untuk sound system sebesar Rp 75 juta, anggaran untuk dokumentasi dan dekorasi sebanyak Rp 70 juta, serta sewa Keroncong Tugu sebesar Rp 20 juta.

"Tetapi kami merasa alokasi dana sebesar Rp 626 juta untuk anggaran pelantikan masih terasa besar. Karena itu kami rapatkan kembali dengan Komisi A, dan akhirnya menghasilkan keputusan dilakukan pemangkasan anggaran kembali sebesar Rp 127 juta," ungkapnya.

Pemangkasan anggaran tahap kedua sebesar Rp127 juta itu, lanjutnya, terdiri dari penghapusan anggaran snack untuk tamu sebesar Rp 77 juta. Lalu konsumsi untuk petugas pengamanan sebanyak 500 orang dikurangi menjadi 250 orang saja, sehingga anggaran yang dihemat untuk konsumsi sebesar Rp 50 juta.

"Konsumsi petugas pengamanan kami kurangi jadi 250 orang saja, yaitu 150 dari aparat kepolisian dan 100 dari Satpol PP DKI. Pengurangan ini dilakukan karena kami melihat Gubernur DKI Fauzi Bowo sudah legowo dengan kekalahannya, sehingga kami prediksikan suasana Jakarta saat pelantikan akan kondusif dan tidak akan terjadi keributan. Jadi kami kurangi kebutuhan petugas pengamanannya," tandasnya.

Referensi : http://id.berita.yahoo.com/anggaran-pelantikan-jokowi-dipangkas-rp-424-juta-072811939.html